Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan tantangan ketenagakerjaan memiliki ruang lingkup yang luas dan membutuhkan pendekatan lintas sektor, termasuk peran strategis dari Kementerian UMKM. Ia menekankan bahwa kolaborasi dengan kementerian lain sangat penting untuk mendorong pengembangan kewirausahaan.
“Peran strategis tersebut adalah bagaimana menumbuhkan kewirausahaan, sehingga muncul wirausaha-wirausaha baru yang mampu berkembang dan menyerap tenaga kerja baru,” ujar Yassierlidalam keterangan tertulis, Sabtu (1/2/2025).
Hal tersebut ia sampaikan dalam pertemuan dengan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman di kantor Kementerian UMKM, Jakarta Selatan, pada Jumat (31/1). Pertemuan ini bertujuan memperkuat kolaborasi antar kementerian dalam mengembangkan kewirausahaan di Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Yassierli hadir didampingi oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan, Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi, serta sejumlah pejabat tinggi lainnya.
“Kami sadar Kemnaker membutuhkan kolaborasi. Alhamdulillah, kita langsung nyambung karena saya tahu Menteri UMKM punya latar belakang yang luar biasa, tidak hanya di aspek industri tetapi juga UMKM,” tambahnya.
Lebih lanjut, Yassierli menjelaskan fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK) dan Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) Kemnaker siap dioptimalkan untuk mendukung program kewirausahaan nasional.
“Balai-balai itu bukan milik Kemnaker, tetapi milik negara yang harus dimanfaatkan dengan baik,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan kolaborasi ini diharapkan menghasilkan ide-ide inovatif untuk memberdayakan pelaku UMKM. Salah satu rencana konkritnya adalah menggelar pelatihan kewirausahaan serentak di seluruh Indonesia dengan memanfaatkan fasilitas BLK Kemnaker.
“Kita telah sepakat dengan semua ide besar, yaitu membuat program pelatihan kewirausahaan serentak di seluruh Indonesia dengan menggunakan fasilitas BLK Kemnaker,” ujar Maman.
Untuk tahap awal, program ini akan menargetkan 5.000-10.000 peserta dengan realisasi pilot project dalam waktu tiga bulan.
“Program ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar setiap kementerian mendorong kolaborasi,” ucapnya. (detikfinance/akfa)
