Provinsi Lampung menegaskan posisinya sebagai lumbung pangan nasional dengan digelarnya diskusi publik bertajuk “Pers Mengawal Ketahanan Pangan Nasional”.
Acara yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-55 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Lampung tersebut berlangsung di Hotel Grand Mercure, Rabu (28/05/ 2025).
Dalam sambutannya, Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, menyoroti pentingnya swasembada pangan sebagai prioritas utama dalam Visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Ia menekankan komitmen pemerintah untuk mencapai swasembada beras dalam waktu paling lama dua tahun.
“Alhamdulillah, hari ini menurut laporan yang kami terima, stok beras kita mencapai 3,9 juta ton, padahal tahun lalu kita impor 3,8 juta ton. Artinya, sampai tahun depan Insya Allah kita tidak impor lagi,” ujar Zulkifli Hasan.
Menko Zulkifli Hasan juga menyampaikan bahwa salah satu fokus pemerintah adalah menyederhanakan birokrasi dan memihak pada petani.
Selain itu, pemerintah juga berupaya menjamin harga gabah yang menguntungkan bagi petani, dengan harga pembelian yang disepakati sebesar Rp 6.500 per kilogram untuk gabah kering panen (GKP) dengan kadar air 28-30%.
Dalam kesempatan yang sama, Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Lampung, Sulpakar, dalam sambutannya, menyampaikan apresiasi kepada PWI Lampung atas perannya dalam mewarnai perjalanan demokrasi dan pembangunan di Lampung. Ia juga memaparkan potensi besar Lampung sebagai lumbung pangan nasional.
“Lampung memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan nasional. Komoditas unggulan pertanian kita didominasi oleh padi, jagung, dan ubi kayu,” jelas Sulpakar.
Ia mengungkapkan bahwa produksi padi Lampung mencapai 2,79 juta ton per tahun, menjadikannya peringkat ke-2 di Sumatra dan ke-6 secara nasional. Untuk jagung, produksi mencapai 2,78 juta ton per tahun (peringkat ke-3 nasional), dan ubi kayu mencapai 7,90 juta ton per tahun (produsen nomor satu di Indonesia).
“Data ini bukan sekadar angka. Ini adalah bukti bahwa Lampung adalah salah satu tulang punggung ketahanan pangan nasional,” tegasnya.
Ketua PWI Lampung, Wirahadikusumah, menyampaikan rasa bangga atas kehadiran Menko Bidang Pangan dalam acara tersebut. Ia menegaskan komitmen PWI sebagai organisasi profesi wartawan tertua untuk mendukung kerja-kerja pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat, khususnya dalam program ketahanan pangan.
Wirahadikusumah juga menyoroti beberapa tantangan yang dihadapi Lampung, salah satunya adalah kebutuhan untuk meng-upgrade milling unit (penggilingan padi) yang sudah tua.
“Mesin-mesin tua ini menghasilkan rendemen hanya 60% dari 100 kg gabah menjadi 60 kg beras, sementara mereka diminta oleh pemerintah untuk membeli gabah seharga Rp 6.500,” jelasnya.
Ia berharap pemerintah dapat memberikan kredit lunak kepada petani untuk memperbarui mesin penggilingan padi.
Selain itu, Wirahadikusumah juga menyinggung tentang sumbangsih PDRB Lampung yang belum optimal untuk APBD Provinsi. Ia mendeteksi adanya ketidaksetaraan di mana banyak perusahaan BUMN maupun swasta yang beroperasi di Lampung, membayar Pajak Penghasilan (PPh) 21 di Jakarta, sehingga PPh 21 tersebut masuk ke Pemprov DKI Jakarta, bukan Pemprov Lampung. Ia berharap hal ini dapat menjadi perhatian untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Diskusi ini menggarisbawahi pentingnya sinergi antara media, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Media memiliki kekuatan untuk mengangkat suara petani, mengedukasi masyarakat, dan mengawal transparansi kebijakan, sejalan dengan visi “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas”.
Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen penuh untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, sebuah masa depan yang adil, sejahtera, dan mandiri, dengan pertanian sebagai fondasi ekonomi pedesaan yang kuat. Melalui berbagai upaya, diharapkan desa-desa dapat menjadi pusat kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja, sehingga pemuda tidak perlu lagi merantau jauh. (Lampungprov/admin).
