Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal (Mirza) menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan perusahaan dalam meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan pendidikan vokasi. Hal ini disampaikan mengingat keterbatasan anggaran daerah untuk memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan.
“Kolaborasi pemerintah dan swasta menjadi kebutuhan, dan saya mengarahkan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung perbaikan jalan dan pendidikan vokasi,” ujar Gubernur Mirza, Senin (28/4/2025).
Dia menjelaskan, fiskal daerah (APBD) Provinsi Lampung masih relatif kecil dibanding dengan total pendapatan ekonomi di daerah, yang masih di bawah 10 persen. “Karena itu, peran swasta terus kita dorong, terutama untuk infrastruktur dan peningkatan kualitas SDM,” tambahnya.
Sebagai bentuk komitmen, Pemerintah Provinsi Lampung telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan yang mewajibkan perusahaan, khususnya yang bergerak di bidang sumber daya alam, untuk melaksanakan program TJSL atau CSR. Dalam rangkaian itu, Gubernur Lampung akan memberikan penghargaan bagi perusahaan swasta maupun BUMN/BUMD yang konsisten berkontribusi dalam pembangunan melalui program TJSL/CSR melaluib Lampung CSR Award 2025.
Penganugerahan itu direncanakan berlangsung pada 7 Mei 2025, bersamaan dengan Musrenbang Provinsi Lampung. Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Elvira Umihanni, menekankan bahwa CSR yang terkoordinasi dengan baik dapat menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah.
“Dengan laporan dan koordinasi, kita hindari tumpang tindih program dan pastikan bantuan tepat sasaran,” ujar Elvira.
Saat ini, Tim Penilai Anugerah TJSL Perusahaan 2025 yang terdiri dari perwakilan organisasi pengusaha, akademisi, masyarakat, Forum CSR Lampung dan unsur pemerintah daerah sedang mengumpulkan laporan realisasi program CSR di Provinsi Lampung.
Ketua Forum CSR Lampung, V. Saptarini, menyatakan laporan CSR yang transparan tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah dalam membangun sinergi program pembangunan, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi perusahaan. “Dengan laporan yang transparan dan sistematis, selain menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan yang menjadi faktor penting dalam keputusan investasi dan konsumen, juga memastikan bahwa program CSR tidak tumpang tindih dan lebih terintegrasi dengan kebijakan pembangunan daerah,” kata Saptarini.
Di sisi lain, Ansori Djausal, perwakilan tokoh masyarakat dalam tim penilai, menambahkan bahwa CSR modern harus memberikan dampak positif bagi bisnis itu sendiri. Misalnya menjadi sarana menjaring dan menumbuhkan loyalitas konsumen.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Provinsi Lampung, Romi Junanto Utama, menyebutkan penghargaan ini sebagai langkah strategis menciptakan sinergi bisnis-pemerintah yang berkelanjutan. Perusahaan yang ingin berpartisipasi dapat mengajukan laporan CSR mereka untuk dinilai dalam berbagai kategori, seperti program terbanyak, terinovatif, strategis, dan paling berdampak. (lampungprov/admin).
