Pj. Gubernur Lampung, Samsudin, mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas dukungannya dalam menghentikan impor tapioka. Langkah ini diyakini akan menjaga stabilitas harga singkong sesuai kesepakatan bersama.
Apresiasi tersebut disampaikan setelah Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menetapkan harga pembelian singkong untuk industri tepung nasional sebesar Rp1.350 per kilogram. Keputusan ini berlaku secara nasional mulai hari ini, Jumat (31/1/2025), sebagai bentuk respons pemerintah dalam menjaga kesejahteraan dan perlindungan bagi petani singkong.
Keputusan ini disepakati dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Presiden Prabowo melalui Zoom, serta dihadiri langsung oleh pelaku industri tapioka dan perwakilan petani singkong dari Lampung.
Mentan Amran Sulaiman menyampaikan bahwa perintah Presiden adalah untuk mengawal dan menjaga kesejahteraan petani, termasuk petani singkong yang selama tiga bulan terakhir menghadapi masalah harga.
“Alhamdulillah, masalah tersebut kini telah terselesaikan,” ujar Mentan.
Lebih lanjut, Mentan meminta Direktorat Jenderal Tanaman Pangan untuk segera mengirimkan surat penetapan harga singkong kepada industri pengelola di Tanah Air.
Ia juga menegaskan bahwa Kementan akan berkoordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri untuk melakukan pengawasan terhadap penetapan harga tersebut.
“Besok tim akan turun ke lapangan, termasuk dari Satgas Pangan Mabes Polri, untuk memastikan implementasi kebijakan ini berjalan lancar,” jelasnya.
Mentan menambahkan, dengan penetapan harga terbaru ini, diharapkan petani singkong tidak lagi merasa dirugikan dan dapat berkolaborasi dengan para pengusaha industri di dalam negeri.
“Perusahaan harus untung, tetapi petani juga harus tersenyum,” tegasnya.
Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan petani singkong sekaligus mendukung industri pengolahan tapioka nasional. Pemerintah berkomitmen untuk terus memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan ini guna memastikan manfaatnya dirasakan secara merata oleh seluruh pihak. (lampungprov/admin).
