Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela akan dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung periode 2025-2030 pada 6 Februari mendatang oleh Presiden Prabowo Subianto.
Terkait hal ini, Komisi II DPRD Provinsi Lampung menyoroti bahwa sektor pertanian dan perkebunan akan menjadi tantangan besar bagi pasangan pemimpin terpilih tersebut.
Ketua Komisi II DPRD Lampung Ahmad Basuki mengungkapkan, Provinsi Lampung memiliki lahan pertanian dan perkebunan yang luas serta subur, dengan banyaknya sumber daya manusia (SDM) petani yang produktif.
“Mayoritas masyarakat Lampung mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber kehidupan, dan kita memiliki SDM petani yang melimpah serta produktif,” katanya, pada Rabu 28 Januari 2025.
Selain itu, ia juga menyoroti banyaknya industri pakan ternak di Lampung, yang menunjukkan ketersediaan bahan baku yang melimpah di wilayah ini.
“Lampung juga memiliki banyak smelter pengolahan komoditas pertanian, seperti pabrik singkong yang menghasilkan tapioka, pabrik penggilingan padi untuk beras, serta pabrik jagung yang menghasilkan pelet dan pakan ternak,” imbuhnya.
Meski demikian, ia menyatakan bahwa saat ini petani di Lampung masih menghadapi kesulitan dalam mencapai kesejahteraan.
“Sayangnya, kenyataannya sebagian besar petani kita belum sejahtera. Biaya produksi tinggi, dan mereka membutuhkan akses terhadap bibit unggul, pupuk, serta obat-obatan dengan harga terjangkau,” ungkapnya.
Ia juga menyampaikan keluhan petani mengenai biaya produksi yang tinggi, serta kelangkaan dan mahalnya bibit serta pupuk.
Terlebih, bencana alam seperti banjir yang sering melanda lahan pertanian, turut memperburuk kondisi.
“Petani juga masih menghadapi ketidakpastian harga yang adil. Ditambah lagi, bencana alam seperti banjir terus terjadi setiap tahun. Ini sangat ironis mengingat Lampung dikenal sebagai lumbung pangan dan pakan nasional, namun petaninya belum sejahtera,” ungkapnya.
Untuk mengatasi masalah ini, Abas menyarankan agar pemerintah bersama pihak terkait melakukan riset ulang mengenai tata niaga komoditas pertanian di Lampung.
Ia juga menekankan pentingnya kemauan politik dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
“Pemerintah perlu memiliki political will dan anggaran yang memadai untuk sektor ekonomi dan pertanian. Saat ini, dari 10 OPD yang terlibat dalam rumpun perekonomian pertanian di Lampung, anggarannya masih kurang dari 3 persen dari total APBD Lampung,” ungkapnya.
“Hal ini perlu ditingkatkan sesuai dengan amanat Presiden Prabowo untuk mendukung swasembada pangan nasional,” tambahnya.
Dirinya juga menekankan perlunya keterlibatan perguruan tinggi dan sektor swasta dalam berinovasi dan berkontribusi pada sektor pertanian, demi kemajuan pertanian di Lampung.
Ia menyatakan bahwa sektor pertanian dan agraria di Lampung akan menjadi fokus utama bagi gubernur dan wakil gubernur terpilih dalam periode mendatang.
“Saya percaya bahwa duet Mirza-Jihan sebagai pemimpin baru Lampung, yang akan dilantik pada 6 Februari nanti, akan membawa harapan baru untuk kesejahteraan petani di Lampung,” ungkapnya.
“Saatnya membangunkan Lampung sebagai raksasa ekonomi dan pertanian yang tertidur,” tutupnya. (radarlampung/jeni)
