Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, didampingi Ketua TP. PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari, menghadiri buka puasa bersama Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) dan Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) Provinsi Lampung, di Kantor Bank Lampung, Kamis (20/03/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Rahmat Mirzani menyampaikan harapannya agar kegiatan ini menjadi momentum sinergi antara pemerintah provinsi, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan sektor jasa keuangan.
“Saya berharap buka bersama sore ini akan menjadi momentum bagi kita antara Pemerintah Provinsi, BI, OJK, dan sektor jasa keuangan dalam bersinergi, berkolaborasi untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah yang inklusif, baik, dan berkelanjutan,” ujar Gubernur.
Gubernur juga memaparkan beberapa program pemerintah provinsi dalam upaya mendorong perekonomian daerah, khususnya di sektor pertanian.
“70% uang dari 9 juta masyarakat Lampung itu asalnya dari sektor pertanian,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya peran sektor jasa keuangan dalam mendukung program-program tersebut.
“Kami ingin menjadikan perbankan instrumen utama bagi Pemerintah Provinsi Lampung untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di masyarakat,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BI Lampung, Junanto Herdiawan, selaku Kepala BMPD, menekankan pentingnya soliditas dan sinergi antar lembaga jasa keuangan.
“Soliditas dan sinergi itu penting, oleh sebab itu saat ini apabila ada acara semua tergabung jasa daerah dan keuangan daerah akan tergabung apabila ada acara,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan komitmen untuk meningkatkan kesadaran digitalisasi di Provinsi Lampung.
Ketua FKIJK, Otto Fitriandy, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Gubernur dan harapannya agar sektor jasa keuangan dapat menyelaraskan visi misi pemerintah provinsi.
“Kehadiran Bapak Gubernur pada sore hari ini sebagai bentuk dukungan terhadap teman-teman industri, tetapi tentunya harus dibalas juga dengan komitmen yang tinggi dalam mendukung sinergi pembangunan visi misi dari Pak Gubernur di Provinsi Lampung,” tuturnya.
Otto juga menyoroti pentingnya penyelesaian permasalahan antara lembaga jasa keuangan dan konsumen secara efektif. (lampungprov/admin).
