Penjabat Gubernur Lampung, Samsudin menghadiri Eksekutif Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah Tahun 2025 bertempat di Mahan Agung, Rabu (22/01/2025).
Penjabat Gubernur Lampung, Samsudin dalam kesempatan tersebut mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang dilakukan oleh BPKP pada setiap memulai tahun anggaran.
“Setiap memulai tahun anggaran BPKP harus menyampaikan terkait dengan apa yang harus kita lakukan kedepan dan bagaimana cara penyusunan program yang sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan,” ucapnya.
Lebih lanjut, Samsudin juga menyampaikan bahwa sesuai dengan Asta Cita prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2025- 2029 mengamanatkan pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 yaitu :
1. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan menuju 8%;
2. Pengentasan kemiskinan target 2029 turun menjadi 4,5% dan kemiskinan ekstrem menjadi 0% tahun 2026; serta
3. Peningkatan kualitas SDM Indeks Modal Manusia (Human Capital Index) meningkat 0,59% pada tahun 2029 (dari 0,55% tahun 2025).
“Tiga hal inilah yang harus menjadi prioritas kita didalam penyusunan program-program yang ada. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan perencanaan yang tepat dan relevan dengan target kinerja yang diharapkan melalui program dan kegiatan yang konkrit dan tepat sasaran. Kedepan, lakukan yang terbaik, laksanakan program dengan baik, fokus untuk melayani masyarakat,” tegas Samsudin.
Untuk mencapai tujuan pembangunan dan amanat Pemerintah tersebut, Samsudin menekankan agar seluruh pihak yang terlibat harus mengkonvergensikan perencanaan dan penganggaran lintas sektor serta sinergi dan kolaborasi yang tepat.
“Tujuan tidak mungkin dapat dicapai hanya satu pihak saja atau dalam hal ini oleh satu instansi pemerintah di Provinsi Lampung dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saja, sehingga harus didukung dengan perencanaan yang konvergen dan memadai di daerah yang nantinya akan dituangkan dalam RPJMD,” tekannya.
Samsudin juga berharap melalui evaluasi yang dilakukan oleh BPKP dapat memberikan masukan dan rekomendasi terkait langkah-langkah strategis didalam penyusunan program kegiatan mendatang.
“BPKP sebagai auditor internal baik di Pusat maupun di Daerah sebagaimana tugas dan fungsinya, melaksanakan evaluasi perencanaan dan penganggaran pada pemerintah daerah. Untuk itu evaluasi dapat memberikan masukan bagi kita semua dan langkah-langkah strategis dapat kita lakukan dengan sebaik-baiknya, ultimate outcome yang tadi sudah saya sampaikan juga harus menjadi tujuan kita didalam pelaksanaan program kegiatan 2025,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung, Nani Ulina Kartika Nasution dalam paparannya menyampaikan bahwa program ini dilaksanakan atas dasar instruksi dari Presiden.
“Pelaksanaan kegiatan kita pada hari ini pada dasarnya adalah melaksanakan apa yang menjadi instruksi dari bapak presiden RI agar seluruh program-program pembangunan prioritas dilakukan pengawalan oleh BPKP,” jelasnya.
Lebih lanjut, Nani Ulina Kartika Nasution juga menjelaskan bahwa BPKP sebagai internal auditor presiden diminta untuk memastikan program Asta Cita Presiden terwujud di seluruh pemerintah daerah.
“Karena BPKP merupakan internal auditor presiden dan kami diminta untuk memastikan bahwa seluruh target kinerja yang ditetapkan oleh presiden melalui program Asta Cita nya dapat terwujud di seluruh pemerintah daerah,” lanjutnya.
Dengan evaluasi yang dilakukan diawal, Nani Ulina Kartika Nasution berharap hasil dari evaluasi ini dapat memberikan rekomendasi sehingga dapat memenuhi target kinerja yang diharapkan.
“Pelaksanaan pengawasan yang kami lakukan tidak diujung atau tidak sifatnya post audit, tetapi kami melakukannya mulai dari proses perencanaan dan kami berharap sebelum dilaksanakan kita pastikan bahwa perencanaan itu memang akan mendongkrak target kinerja yang diharapkan,” harapnya.
Dalam paparannya, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung, Nani Ulina Kartika Nasution juga menjelaskan bahwa BPKP Provinsi Lampung pada tahun 2025 akan melakukan evaluasi pada beberapa OPD terkait, yaitu :
A. Sektor wajib
1. Pendidikan, dengan OPD yang terlibat, yaitu: Dinas Pendidikan dan Dinas Perpustakaan
2. Kesehatan, dengan OPD yang terlibat, yaitu: Dinas Kesehatan dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB)
3. Kemiskinan, dengan OPD yang terlibat, yaitu: Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
4. Stunting, dengan OPD yang terlibat, yaitu: Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB), dan Dinas PUPR.
B. Sektor Pilihan
1. Ketahanan Pangan dengan OPD yang terlibat, yaitu: Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas PUPR. (lampungprov/admin).
