Pemerintah Provinsi Lampung bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Lampung menggelar Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) bertema “Pendidikan” sebagai langkah konkret menindaklanjuti hasil pengawasan sektor pendidikan. Kegiatan ini berlangsung pada Selasa (22/4/2025) di Aula Kantor BPKP Provinsi Lampung dan menjadi wadah strategis untuk merumuskan langkah-langkah perbaikan tata kelola pendidikan di daerah.
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Drs. M. Firsada, dalam sambutannya menegaskan bahwa pendidikan adalah hak dasar yang dijamin konstitusi dan merupakan fondasi utama pembangunan manusia. Ia menyampaikan pentingnya pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan sebagai wujud tanggung jawab negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Pendidikan merupakan salah satu indikator utama dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM), bersama dengan usia harapan hidup dan standar hidup layak. Peningkatan kualitas pendidikan akan menjadi pendorong utama dalam memperkuat daya saing bangsa di kancah global,” ujar Pj Sekda.
Pj. Sekda juga mengakui bahwa meskipun berbagai intervensi telah dilakukan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, hasil pembangunan pendidikan di Lampung masih belum optimal. Oleh karena itu, Pj. Sekda mengapresiasi BPKP yang secara aktif mendorong perbaikan tata kelola pendidikan melalui pengawasan dan rekomendasi yang konstruktif.
“Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen penuh dalam misi membangun sumber daya manusia yang unggul dan produktif. Kami mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk menindaklanjuti hasil pengawasan BPKP dengan keseriusan yang tinggi demi peningkatan IPM yang lebih cepat dan merata,” tegasnya.
Senada dengan hal itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, Nani Ulina Kartika Nasution, menekankan bahwa forum DKT ini dirancang untuk mempercepat implementasi tindak lanjut hasil pengawasan BPKP tahun 2023 dan 2024, khususnya di bidang pendidikan. Forum ini juga bertujuan merumuskan strategi kolaboratif serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan.
“Kehadiran kita di sini adalah bukti nyata komitmen bersama dalam menjaga akuntabilitas keuangan dan pembangunan, terutama di sektor pendidikan, guna menciptakan SDM yang unggul dan produktif di Lampung,” ujar Nani.
Sebagai pengantar kegiatan diskusi panel, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Polhukam dan PMK), Iwan Taufik Purwanto, menyampaikan hasil pengawasan BPKP di bidang pendidikan tahun 2023 dan 2024.
Iwan menekankan, Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Lampung perlu melakukan upaya yang lebih serius untuk meningkatkan kinerja pembangunan bidang pendidikan untuk mendukung pencapaian tujuan Indonesia emas, Ia juga memaparkan berbagai isu strategis yang menjadi fokus pembahasan, seperti keselarasan kebijakan pendidikan lintas sektor, peningkatan akses dan kualitas pendidikan, distribusi tenaga pendidik, pemanfaatan riset dan inovasi, hingga strategi mitigasi potensi kecurangan (fraud).
Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi panel menghadirkan para pembicara dari berbagai instansi strategis yang berperan dalam pengembangan dan pengelolaan sektor pendidikan. diantaranya yakni : Maulani Mega Hapsari, S.IP., M.A., yang menjabat sebagai Direktur Sekolah Menengah Pertama di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, turut memberikan pemaparannya mengenai kebijakan pendidikan tingkat SMP.
Selain itu, Dr. Muhammad Hasbi, S.Sos., M.Pd., Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, menyampaikan pandangannya mengenai pendidikan vokasi serta layanan khusus.
Sesi panel juga diikuti oleh Eka Afriana, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, yang berbagi pengalaman dan strategi dalam mengatasi penurunan kondisi ruang belajar di kota Bandar Lampung.
Diskusi panel dipandu oleh Direktur Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum Deputi Polhukam PMK BPKP, Ikhwan Mulyawan, yang bertindak sebagai moderator dan memastikan jalannya diskusi berlangsung dinamis dan fokus pada solusi konkret. Sebanyak 70 peserta menghadiri diskusi ini, terdiri dari Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepala Dinas Pendidikan, dan Inspektur se-Provinsi Lampung.
Melalui DKT ini, diharapkan tercipta akselerasi tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan BPKP, perumusan strategi kolaboratif, serta penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan di Provinsi Lampung. Langkah ini merupakan bagian dari upaya nyata mendukung pencapaian visi besar Indonesia Emas 2045. (lampungprov/admin).
