Pemerintah Provinsi Lampung hingga tanggal 10 Mei 2025 telah merealisasikan pendapatan sebesar Rp2,2 triliun atau 30,23% dari total anggaran. Sementara itu, realisasi belanja telah mencapai 24,62%.
Angka ini secara keseluruhan memperhitungkan semua realisasi pendapatan dan belanja di luar Kas Daerah, karena dalam struktur anggaran, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang nilainya saat ini mencapai lebih dari Rp350 miliar pengelolaannya tidak melalui Kas Daerah.
Kepala BPKAD Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menjelaskan, meskipun pengelolaan Dana BOS masih dalam tahap pengesahan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang dilakukan per semester, secara de facto, perputaran dana tersebut telah berjalan dan masuk dalam perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Marindo menyebutkan jika melihat dari keseluruhan realisasi terhadap pengelolaan keuangan baik melalui RKUD maupun diluar RKUD, saat ini realisasi keuangan Provinsi Lampung telah mencapai 30,23% untuk realisasi pendapatan dan 24,62% untuk realisasi belanja. Jika nilai keseluruhan ini telah terlaporkan ke Kementerian Dalam Negeri, maka realisasi APBD Provinsi Lampung berada di atas rata-rata nasional.
Marindo menambahkan bahwa nilai realisasi secara keseluruhan akan dirinci dan dipublikasikan pada rapat koordinasi mendatang.
Selain dari capaian realisasi, Pemerintah Provinsi Lampung juga menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan yang baik dan optimal. Hal ini dapat dilihat dari saldo kas daerah yang setiap harinya tidak melebihi dari 0,03%, menandakan bahwa semua penerimaan langsung didistribusikan untuk belanja daerah.
“Hal ini mencerminkan optimalisasi penggunaan anggaran guna mendukung pembangunan dan pelayanan publik,” ujar Marindo, Sabtu (10/5/2025).
Dengan pencapaian ini, Pemerintah Provinsi Lampung terus berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBD guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. (lampungprov/admin).
