Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, memimpin rapat tindak lanjut penanganan banjir di Provinsi Lampung pada Minggu (23/02/2025).
Rapat yang digelar di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung ini merupakan respons cepat terhadap bencana banjir yang melanda beberapa wilayah di Lampung, termasuk Kabupaten Pesawaran, Pringsewu, Lampung Selatan, dan Kota Bandar Lampung.
Rapat yang dipimpin Wakil Gubernur Jihan tersebut, dihadiri oleh Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fredy, Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung, OPD dan Dinas terkait dalam penanganan bencana banjir.
Berdasarkan laporan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana BPBD Provinsi Lampung tanggal 22 Februari 2025, dampak banjir terparah terjadi di Wilayah Kota Bandar Lampung, dimana terdapat 14 (titik) lokasi banjir yang mengakibatkan sebanyak 9.425 rumah terendam, 30.935 jiwa terdampak dari 9.588 Kepala Keluarga dan 2 (dua) korban meninggal dunia akibat longsor serta 1 (satu) orang meninggal karena hanyut.
Sedangkan di Kabupaten Pesawaran dilaporkan banjir mengakibatkan 873 rumah terdampak.
Di Kabupaten Lampung Selatan sebanyak 3 (tiga) Kecamatan dan 4 (empat) desa terdampak langsung dengan rincian 1 unit rumah rusak berat, 1 unit kandang ternak rusak berat dan sebanyak 86 Kepala Keluarga di desa Hajimena, serta 150 Kepala Keluarga di desa Sidosari juga terdampak.
Sementara di Kabupaten Pringsewu hingga kini masih dalam proses penghitungan.
Dilaporkan pula bahwa banjir juga terjadi di wilayah Kabupaten Lampung Timur, banjir tidak merendam pemukiman warga namun sejumlah lahan persawahan terkena dampak langsung.
Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung menggelar rapat lintas sektor untuk mencari solusi komprehensif dalam penanganan dan penanggulangan bencana.
Dalam rapat tersebut, Wagub Jihan Nurlela menekankan pentingnya kolaborasi antara seluruh jajaran pemerintah, dinas terkait, tim lapangan, dan aktivis lingkungan.
“Kita harus bekerja sama dengan tim yang berada di lapangan dan aktivis lingkungan agar bencana banjir ini cepat terselesaikan,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Gubernur Lampung mengeluarkan Surat Keputusan Nomor G/160/VI.08/HK/2025 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Provinsi Lampung selama 14 hari, terhitung mulai 24 Februari 2025. Status ini menandakan peningkatan upaya penanganan bencana secara terkoordinasi.
Selain itu, Kementerian Sosial (Kemensos) turut memberikan bantuan senilai Rp. 568 juta untuk warga terdampak banjir di Bandar Lampung dan sekitarnya. Bantuan tersebut terdiri dari kebutuhan dasar seperti 2.000 paket makanan siap saji, 1.000 paket lauk pauk siap saji, 2 tenda serbaguna, 10 tenda keluarga portabel, 250 lembar tenda gulung, 200 paket kidsware, 200 paket family kit, 300 paket selimut, dan 300 kasur. Distribusi bantuan difokuskan di Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kabupaten Pesawaran.
Tidak hanya itu, Kemensos juga mengirimkan bantuan kesiapsiagaan bencana senilai Rp. 1,495 miliar untuk Provinsi Lampung. Bantuan ini meliputi 5.000 paket makanan siap saji, 1.000 paket lauk pauk siap saji, 3 unit tenda serbaguna, 25 unit tenda keluarga portable, 400 lembar tenda gulung, 500 paket kidsware, 500 paket family kit, 500 selimut, dan 500 kasur. Seluruh bantuan telah tiba di Lampung dan siap didistribusikan.
Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan semua pihak guna memastikan penanganan bencana banjir berjalan efektif dan korban terdampak mendapatkan bantuan secepat mungkin. (lampungprov/admin).
