Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif serta terus meningkatkan pelayanan publik yang prima, sejalan dengan visi mewujudkan Lampung yang maju dan berdaya saing.
Semangat tersebut disampaikan dalam apel mingguan di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, yang dipimpin oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Lukman Pura, di Lapangan Korpri Kantor Gubernur, Senin (21/07/2025).
Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Lukman Pura mengungkapkan potensi yang dimiliki provinsi Lampung.
“Kita harus bangga, karena Provinsi Lampung adalah tanah yang kaya, penuh peluang, dan memiliki potensi luar biasa, pantai-pantai kita indah. Laut kita luas dan penuh sumber daya. Hasil bumi dan pertanian kita melimpah” ucapnya.
Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk membangun ekosistem investasi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini terbukti dengan realisasi investasi yang mengesankan. Pada Triwulan I Tahun 2025, realisasi investasi di Lampung mencapai Rp3,30 Triliun, menunjukkan pertumbuhan signifikan sebesar 20,99% dibandingkan periode yang sama tahun 2024.
Mayoritas investasi ini didominasi oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp2,65 Triliun, sementara Penanaman Modal Asing (PMA) menyumbang Rp651 Miliar.
Pencapaian ini tidak hanya menunjukkan kepercayaan investor, tetapi juga berhasil menyerap 4.285 Tenaga Kerja Indonesia (TKI), memberikan dampak positif langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung. Provinsi Lampung menargetkan realisasi investasi sebesar Rp10,76 Triliun untuk keseluruhan Tahun 2025.
Komitmen Pemprov Lampung dalam mempermudah investasi dan pelayanan publik juga diwujudkan melalui optimalisasi Sistem Online Single Submission Risk-based Approach (OSS RBA). Sistem ini menjadi tulang punggung dalam memberikan perizinan yang lebih mudah, cepat, terintegrasi, dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha.
Tak kurang dari 1.790 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) telah terdata dalam sistem ini, melayani berbagai jenis perizinan, mulai dari penerbitan perizinan berbasis risiko (Rendah, Menengah Rendah, Menengah Tinggi, dan Tinggi), Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (UMKU), hingga pengembangan usaha, merger, konsolidasi, dan likuidasi usaha.
“Inilah wajah baru pelayanan publik kita. Bukan sekadar prosedur, tapi solusi. Bukan sekadar administrasi, tapi inovasi,” tegas Gubernur
Keberhasilan Pemprov Lampung dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas tercermin dari capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Non Perizinan. Periode Januari hingga Juni 2025, IKM mencapai 97,67, meraih predikat “Sangat Baik.”
Capaian ini menunjukkan bahwa perizinan dengan sistem OSS-RBA dinilai mudah, cepat, dan tepat, sejalan dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.
“Predikat ‘Sangat Baik’ ini bukan akhir, melainkan tantangan untuk mempertahankan dan terus meningkatkannya,” ujar Gubernur.
Menutup sambutannya, Gubernur mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung untuk bekerja lebih cerdas, lebih bersih, dan lebih berdampak.
“Kita adalah penggerak perubahan. Kita bukan hanya administrator, kita adalah arsitek masa depan Lampung, mari kita ciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, transparan dalam pelayanan, akuntabel dalam setiap keputusan, dan profesional dalam setiap langkah.” pungkasnya.
Pernyataan ini menegaskan kembali komitmen Pemprov Lampung untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Lampung. (lampungprov/admin).
