Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyatakan segera memetakan serta menginventarisasi kasus perambahan hutan konservasi di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat.
“Pemerintah Provinsi Lampung kali ini mendampingi pemerintah pusat dalam penanganan kasus perambahan di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) terutama di Kecamatan Suoh,” ujar Rahmat Mirzani Djausal di Lampung Barat, Minggu.
Ia mengatakan pihaknya telah mendapatkan data secara lengkap terkait masalah konflik satwa dan manusia yang terjadi akibat perambahan besar-besaran yang terjadi beberapa waktu ini.
“Kita segera inventarisasi dan memetakan mengenai kasus perambahan di wilayah hutan konservasi di TNBBS. Sebab di sini ada masyarakat yang sebenarnya sudah ada sejak ratusan tahun dan ada juga yang baru datang lalu merambah, jadi akan di dipetakan dahulu,” katanya.
Dia menjelaskan pemerintah daerah beserta pihak terkait segera melakukan penanganan terkait perambahan hutan konservasi ini agar tidak semakin meluas.
“Kami segera tangani agar tidak semakin luas, sebab perambah ini tidak semua dari Kecamatan Suoh, ada yang dari luar dan kita akan selesaikan ini dengan humanis,” ucap dia.
Tanggapan terkait perambahan hutan konservasi dikatakan oleh salah seorang warga Pekon Gunung Ratu, Kasan.
“Pada dasarnya kami setuju atas kebijakan dan pertimbangan penanganan dari pemerintah mengenai konflik antara satwa dan manusia di wilayah Suoh TNBBS. Sebab kami sadar imbas yang terjadi nanti,” ujar Kasan.
Ia mengharapkan pemerintah bisa mencari solusi yang manusiawi, tidak mencederai hak hidup dan hak asasi manusia, dan tetap mendukung konservasi satwa.
“Kami masyarakat yang sudah ada puluhan tahun bahkan ratusan tahun di sini dan memiliki ketergantungan hidup, bukan memperkaya diri. Maka harus ada pembenahan agar konflik manusia dengan hewan ini bisa cepat teratasi,” ujarnya. (antara/ruth)
