Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Lampung menggelar Rapat Pimpinan Paripurna Daerah (Rapimpurda) sekaligus Musyawarah Daerah (Musda), di Tabek Indah Resort, Natar, Lampung Selatan. Dalam forum tersebut, Teo Rendra Arifin terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD KNPI Lampung periode baru oleh seluruh delegasi Organisasi Kepemudaan (OKP) yang hadir.
Acara yang dihadiri oleh Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Dzulfikar Ahmad Watalla; Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela; jajaran pengurus DPP KNPI; dan perwakilan seluruh OKP se-Provinsi Lampung, berjalan lancar dalam suasana kekeluargaan.
Caretaker DPD KNPI Lampung, M. Syahwan Arey, membuka acara dengan menegaskan kepada seluruh peserta bahwa sesi dihadiri oleh mereka yang mewakili struktur sah KNPI: “Kita yang ada di sini adalah orang‑orang yang legal secara organisasi. Inilah KNPI yang punya legitimasi penuh.” Pernyataan ini mencerminkan pentingnya keabsahan dalam proses Musda.
Wamen Dzulfikar menambahkan, seluruh kader KNPI memikul tiga tanggung jawab utama: moral, historis, dan intuisi. Ia berharap ketiga beban ini menjadi penopang kader dalam membingkai peran strategis organisasi sebagai “titik tengah” yang bersifat netral dan penyeimbang dinamika pemuda di Lampung.
Pada penutup sambutannya, Wamen menyampaikan harapan:
“Semoga Musda ini menghasilkan pemimpin dan jajaran yang dapat menyatukan pemuda dan mengarahkan mereka ke hal-hal positif demi manfaat bagi bangsa.”
Menurut data dari Lampung Insider, pelaksanaan Musda XIV KNPI Lampung dirancang sebagai momen konsolidasi dan regenerasi kepemimpinan secara terbuka dan transparan. Proses penjaringan calon ketua dilakukan oleh tim panitia (SC dan OC), dengan mekanisme yang menjunjung nilai demokrasi internal organisasi. Ketua DPD Lampung waktu itu, Iqbal Ardiansyah, menjanjikan proses fair dan terbuka bagi seluruh kader terbaik tanpa pilih kasih.
Sementara itu, Musda XIII KNPI Provinsi Lampung yang diselenggarakan pada 21 April 2022 di Bandar Lampung menandai akhir vakum sekitar dua tahun akibat konflik organisasional. Musda tersebut dihadiri oleh sekitar 97 delegasi OKP dari 15 DPD Kabupaten/Kota Lampung. Gubernur Arinal Djunaidi (diwakili asisten Pemprov) menyambutnya sebagai momen penting untuk merumuskan program kerja yang benar-benar menyentuh kepentingan pemuda dan masyarakat Lampung.
Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama saat itu menyampaikan bahwa pemilihan ketua dilakukan bukan atas dasar kekuasaan, melainkan aspirasi kolektif pemuda dari tingkat provinsi hingga kecamatan. KNPI Lampung yang sempat tidak aktif, dinyatakan “bangkit” di bawah kepemimpinan definitif yang akan dipilih melalui proses Musda yang demokratis.
Dengan struktur baru yang memiliki legitimasi penuh, momentum ini membuka peluang bagi KNPI Lampung untuk menyinergikan pemuda Lampung dalam program-program pembangunan, UMKM, dan kegiatan sosial masyarakat. Pemerintah Provinsi Lampung sejak lama mendorong KNPI untuk menjadi mitra strategis, terutama dalam peran sosial kontrol dan edukasi kepemudaan. Proses penjaringan calon baru membuka ruang bagi figur-figur visioner dengan integritas dan kapasitas kepemimpinan, bukan popularitas. Harapan besar masyarakat dan OKP adalah agar kepengurusan baru mampu merumuskan program yang relevan dengan tantangan zaman.
Sebagai organisasi payung yang menaungi puluhan OKP, KNPI dituntut menjadi ruang inklusif yang menyatukan ragam aspirasional pemuda namun tetap menjaga netralitas politik dan sikap independen terhadap intervensi eksternal. Musda KNPI Lampung pada 31 Juli 2025 menandai babak baru regenerasi kepemimpinan organisasi pemuda di Lampung. Terpilihnya Teo Rendra Arifin sebagai Ketua melalui aklamasi menjadi tanda soliditas internal sekaligus menuntut transparansi dan legitimasi lebih lanjut. Dengan dukungan penuh pemerintah daerah dan kehadiran figur nasional seperti Wamen P2MI, momentum ini seharusnya dapat menjadi landasan untuk menjadikan KNPI Lampung sebagai rumah besar pemikiran dan kontribusi pemuda Lampung terhadap pembangunan.
