Nuklir sudah jadi isu panas dunia setidaknya dalam 100 tahun terakhir. Di Asia, sejak 1960-an, China memimpin lomba kekuatan nuklir, baik untuk energi maupun senjata.
Tahun 1964 mereka sukses menggelar uji coba bom atom pertama di Asia. Presiden Sukarno yang sejak 1954 berambisi menggunakan nuklir untuk kebutuhan energi nasional pun tergoda.
Dalam pidatonya pada Kongres Muhammadiyah 24 Juli 1965 di Jakarta, Sukarno bertekad menyusul prestasi negeri tirai bambu tersebut.
“Insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan berhasil membuat bom atom sendiri,” kata Sukarno dalam buku Nuklir Sukarno: Kajian Awal atas Politik Tenaga Atom Indonesia 1958- 1967 karya Teuku Reza Fadeli.
Sukarno buru-buru menambahkan, nuklir cuma akan dipakai untuk tujuan damai bukan agresi pada siapa pun.
Minat untuk membangun senjata nuklir tidak bertahan lama. Tetapi para pengganti Sukarno meneruskan cita-cita membangun reaktor nuklir sebagai sumber listrik.
Namun 60 tahun sejak janji Sukarno, hingga kini Indonesia belum jadi membangun satu pun PLTN sumber energi kapasitas besar. Tiga reaktor skala kecil yang dimiliki Indonesia saat ini ( di Bandung, Yogyakarta dan Serpong) cuma dipakai sebagai sarana penelitian nuklir dan kesehatan.
Gonta-ganti Presiden, maju-mundur PLTN
Sukarno yang seorang insinyur melihat nuklir sebagai opsi energi yang penting sejak era kemerdekaan Indonesia. Ia memerintahkan pembangunan reaktor riset pertama di Indonesia beberapa tahun sebelum dipaksa lengser tahun 1965.
Soekarno juga mendirikan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) tahun 1964 untuk menyokong rencana tersebut.
BATAN hingga kini jadi salah satu lembaga spesialis nuklir tertua di Asia.
Di Bandung, hanya beberapa bulan jelang lengser, Soekarno meresmikan pusat riset nuklir Triga 2000. Lembaga ini jadi pusat pelatihan, riset, dan produksi radioisotop untuk berbagai keperluan medis, industri dan universitas.
Presiden Suharto mewarisi sebagian visi nuklir pendahulunya. Soeharto menyatakan Indonesia memerlukan PLTN sebagai sumber pembangkit tenaga listrik alternatif. Meski ada resistensi, BATAN diminta meneruskan penelitian kondisi geologis kawasan Gunung Muria, Jawa Tengah, sebagai persiapan pembangunan PLTN pertama di Indonesia.
“Dalam penggunaan teknologi manapun, kita dihadapkan pada risiko. Penggunaan teknologi nuklir juga mengandung risiko… Akan tetapi, apabila kita telah merencanakannya secara cermat, maka kita tidak perlu ragu-ragu lagi,” kata Soeharto saat memberi sambutan di depan pimpinan BATAN tahun 1992.
Namun booming minyak dan batubara ditambah resistensi publik yang terus muncul membuat isu PLTN era Orde Baru sementara mereda.
Di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ambisi nuklir Indonesia terus hidup. Untuk menggenjot pertumbuhan di atas 6%, sesuai janji kampanyenya tahun 2004, Yudhoyono menggelar proyek ambisius listrik 35GW. Nuklir pun kembali dilirik.
Tahun itu juga komunikasi dengan Badan energi Atom Dunia (IAEA) dilakukan. Dua tahun berikutnya, SBY mendatangkan Mohamed ElBaradei, Ketua IAEA yang juga penerima Hadiah Nobel Perdamaian 2005.
“Pada tahun 2004, pemerintah Indonesia dan IAEA sudah menyelesaikan persiapan teknis untuk menganalisis sistem energi Indonesia secara keseluruhan sekaligus mempertimbangkan opsi-opsi nuklir yang tersedia untuk Indonesia,” kata ElBaradei dalam jumpa pers di Jakarta, 18 Desember 2006.
“Kami memberi dukungan persiapan Indonesia untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir,” ujarnya.
ElBaradei bahkan datang lagi setahun berikutnya, 2007. Ia juga berkali-kali mengirim anak buah untuk membantu memuluskan jalannya proyek. Upaya-upaya ini, bisa diduga merupakan ikhtiar SBY agar nuklir mendapat tempat di hati masyarakat.
Sampai Yudhoyono lengser setelah 10 tahun memerintah, PLTN belum juga ada wujudnya. Pemerintah justru mengeluarkan beleid berwujud PP 79/2014, yang menyebut “energi nuklir merupakan opsi terakhir dalam meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi di Indonesia”.
PP itu mengamanatkan pemanfaatan sumber energi lainnya, terutama energi baru dan terbarukan, sebelum mempertimbangkan penggunaan nuklir.
Pemanfaatan Energi Nuklir Masuk RUKN
Di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, isu nuklir kembali menggeliat. Sedikit orang yang memberi perhatian, UU Cipta Kerja (UU 11/2020) yang jadi landmark pemerintahan Jokowi juga mengatur soal PLTN. Dalam UU tersebut diatur beberapa aspek pemanfaatan tenaga nuklir dengan tujuan untuk mempermudah proses perizinan bagi pelaku usaha di sektor ini. Intinya untuk menyederhanakan regulasi dan mempercepat investasi di sektor ketenaganukliran, dengan mengubah UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran yang sebelumnya mengatur sangat ketat sektor ini.
Puncaknya, hanya selang sebulan setelah Jokowi lengser, pemerintah melalui Kementerian ESDM merilis Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN). Dokumen yang sudah lama ditunggu pelaku industri energi nasional dan internasional ini ditandangani Menteri Energi Sumber Daya Minieral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Dalam dokumen setebal lebih dari 250 halaman ini, pemerintah dengan jelas menyebut target operasi PLTN sebagai produsen listrik mulai 2032.
Berdasar peta Gatrik 2024-2060, Pulau Bangka-Belitung akan menjadi lokasi pertama PLTN Indonesia.
Kapan PLTN dibangun?
Jawabannya tergantung pada siapa pertanyaan itu diajukan. Saat ditanya soal rencana PLTN pertama di Provinsi Babel sesuai dokumen RUKN yang ditandatanganinya dalam sebuah acara di Jakarta Selatan awal Desember lalu, Menteri Bahlil menjawab singkat: “Aku nggak tahu”.
Sebaliknya untuk pengusaha dan peminat proyek PLTN, respon semacam itu tidak diartikan sebagai bantahan terhadap ambisi nuklir pemerintah.
Perusahaan yang berminat membangun pembangkit listrik tenaga thorium di Pulau Kelasa, Bangka Belitung adalah ThorCon Power Indonesia.
COO ThorCon Power Bob S Effendi mengatakan dalam RUKN sudah jelas disebut bahwa PLTN pertama akan beroperasi tahun 2032 di Babel.
“Itu saja kita pakai. Saya bisa pahami pejabat seperti menteri akan menghindari banyak perdebatan soal isu ini. Karena jelas memang dari dulu nuklir adalah isu sensitif dan sekarang adalah periode krusial untuk penyiapannya,” kata Bob beberapa waktu lalu.
ThorCon menurut Bob sudah melakukan studi dalam 3-4 tahun terakhir. Ia juga mengaku siap dengan proposal resmi pendirian PLTN yang akan diajukan Februari tahun ini untuk mengejar target produksi perdana pada tahun 2032.
Direktur lembaga pemerhati kebijakan energi IESR Fabby Tumiwa menilai optimisme ThorCon ini perlu pembuktian lebih lanjut.
Di balik ramainya pernyataan soal ambisi pemerintah untuk membangun PLTN menurutnya masih dibutuhkan berbagai aturan resmi yang akan jadi payung hukum pemanfaatan nuklir sebagai energi.
“Betul ada pernyataan anggota Dewan Energi Nasional mendukung. Tapi Ketua DEN kan Presiden. Apa sudah ada pernyataan dan tindakan yang menyatakan pemerintah akan melakukan ABCD, mengeluarkan aturan pendukung, dan rincian soal financing untuk memuluskan proyek ini. Belum ada kan? Saya sih nggak terlalu yakin,” kata Fabby lewat sambungan telepon.
Fabby menyarankan menunggu rilis dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang mestinya keluar setiap tahun menjelaskan sumber penyediaan listrik per periode 10 tahunan.
Jika PLTN benar menjadi bagian dari pemasok listrik, maka RUPTL pasti memuatnya. Ganjalan lain yang juga mendasar dalam realisasi PLTN adalah pasal-pasal UU Ketenaganukliran dan PP 79/2014 yang perlu diubah. Misalnya frasa tentang nuklir sebagai opsi terakhir dan aturan tentang teknologi yang bisa dipakai untuk mewujudkan PLTN di Indonesia.
Laporan seri Pembangkit Nuklir di Indonesia ditulis oleh Dewi Safitri dengan fellowship dari EJN dan Stanley Center for Peace and Security bagian dari liputan COP29 di Baku, Azerbaijan. (CNN/admin)
