Pilkada, Ini Jenis Hukuman PNS Terlibat Kampanye Calon

By Redaksi 30 Des 2017, 14:34:01 WIB POLITIK
Pilkada, Ini Jenis Hukuman PNS Terlibat Kampanye Calon

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sudah menegaskan larangan setiap pegawai negeri sipil (PNS) terlibat politik praktis pada pemilihan kepala daerah (Pilkada). Larangan itu bukan tanpa sanksi.
Dalam suratnya yang ditujukan para pejabat negara (mulai dari menteri Kabinet Kerja hingga gubernur, bupati, dan walikota) Menteri PANRB Asman Abnur menyampaikan beragam sanksi yang bisa mengancam setiap PNS karena terlibat politik praktis. 

“Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 42 Tahun 2004, pelanggaran terhadap berbagai jenis larangan kepada PNS akan dikenai sanksi moral,” begitu pernyataan Menteri Asman pada surat edaran tersebut, seperti dirilis laman korpri.id, Kamis (28/12/2017).


Tetapi majelis kode etik yang mengadili bisa merekomendasikan PNS tersebut dikenai tindakan adminstrasi. Tindakan tersebut  berupa sanksi hukuman disiplin ringan, sedang maupun hukuman disiplin berat sesuai pertimbangan tim pemeriksa.
Jika pelanggarnya PNS dengan jabatan selain sekretaris daerah pembentukan majelis dan tim pemeriksa dilakukan pejabat pembina kepegawaian instansi yang bersangkutan. Pejabat itu adalah menteri, kepala lembaga negara hingga gubernur, bupati dan wali kota.

Jika pegawai yang melanggar setingkat sekretaris daerah kabupaten maupun kota pembentukan majelis kode etik dan tim pemeriksa dilakukan gubernur sebagai wakil pemerintah.

Sedangkan pelanggar kode etik yang memiliki jabatan sekretaris daerah provinsi pembentukan majelis kode etik dan tim pemeriksa dilakukan Menteri Dalam Negeri.
Pada suratnya Menteri PANRB pun mengungkapkan sejumlah ancaman hukuman dan jenis pelanggarannya. Perlu diingat pelanggaran prinsip netralitas hanya akan dikenai sanksi disiplin sedang sampai berat.

Hukuman disiplin tingkat sedang akan diberikan kepada ASN atau PNS yang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah/wakil kepala daerah disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan kartu tanda penduduk.
Hukuman itu juga diberikan kepada PNS yang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan terlibat pada kegiatan kampanye mereka.

Selain itu kepada mereka yang jelas-jelas mendukung calon kepala daerah/wakil kepala daerah, sebelum, selama dan sesudah masa kampanye.  
Hukuman disiplin tingkat sedang itu berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun.
Sedangkan hukuman disiplin tingkat berat akan dijatuhkan kepada PNS yang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dengan menggunakan fasilitas jabatannya dalam masa kampanye.  
Selain itu kepada PNS yang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

Hukuman itu berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun, pemindahan dalam rangka penurunan pangkat setingkat lebih rendah,  pembebasan dari jabatan dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. (*)




Berita Terkait

Berita Populer

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment


Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat



Komentar Terakhir

  • Jual Payung Promosi

    Duuuh,, bagus-bagus banget payung - payung di festival tersebut. Bentuknya payungnya indah dan ...

    View Article
  • Danang

    Sip ...

    View Article
  • seo services jakarta

    Apa yang dilakukan Pemprov Lampung dengan mengibahkan ambulans untuk IKLB adalah hal baik yang ...

    View Article

Video Terbaru

View All Video